Warga Kecewa, Tuding Pangulu Landbow Salurkan BLT DD Tanpa Musyawarah

SIMALUNGUN - Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM - BLT ; red) Nagori atau Desa dalam proses penetapan semestinya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan memenuhi unsur Keterbukaan Informasi Publik, demi memenuhi asas berkeadilan bagi masyarakat.

Namun, warga mengungkapkan melalui sambungan percakapan selular perihal, penetapan KPM BLT Dana Desa tanpa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Nagori Landbow, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (09/09/2023) sekira pukul 19.30 WIB.

Baca juga: Jadi Pembicara Kunci di B20, Wamendes PDTT: Dana Desa Turunkan Biaya Investasi ke Desa

"Tidak pernah kami ketahui pihak pemerintah Nagori Landbow ini mengundang warganya untuk bermusyawarah. Kami tidak mengerti, bagaimana cara pihak pemerintah memilih, menentukan dan menetapkan KPM yang dapatkan BLT DD tersebut, " ungkap warga setempat, meminta agar identitas dirinya tidak dicantumkan.

Selanjutnya, Nara Sumber menerangkan, kekesalan warga dikarenakan pihak Pemerintah Nagori dalam hal ini Pangulu Nagori Landbow dituding tidak pernah melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat nagorinya.

Baca juga: Jalan Usaha Tani di Simalungun Butuh Perbaikan, Alokasi Dana Desa 2023 Dibelikan Pupuk

"Warga di Landbow ini tidak pernah memperoleh berbagai informasi tentang Alokasi Dana Desa, termasuk berapa jumlahnya tidak diketahui. Kami pantau kebanyakan yang menerima BLT DD tim sukses oknum Pangulunya?, " sebut Nara Sumber kesal.

Terpisah, Sawal salah seorang penggiat sosial di Simalungun menanggapi persoalan itu menyampaikan, aturan dan peraturan wajib dipatuhi serta dilaksanakan pihak pemerintah Nagori Landbow demi kesejahteraan warganya.

Baca juga: Alokasi DD Tahun 2023 Disoal, Pemerintah Nagori Mayang Tidak Terintegritas dan Profesional

Musdesus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendes Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Edaran Bupati nomor 142/1030.

"Warga yang menjadi Calon penerima BLT Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data P3KE, " pungkas Sawal.

Baca juga: Alokasi Dana Desa di Tanjung Rapuan Beli Ternak, BumNag Dimonopoli Oknum Pangulu

Sementara, Pangulu Nagori Landbow Khaidir dimintai tanggapannya terkait tudingan warga soal penyaluran BLT DD, sebelumnya tanpa musyawarah dan warga menyebutkan, penerimanya tim sukses Pangulu melalui pesan percakapan selular menyampaikan dirinya berada di luar kota.

"Aslmkm bg...izin..sorya aku baru pulang dr rumah sakit jemput bos ku hp drumah td GK kubawa...msiap bg...bsk ketemu kita, " tulis Pangulu Nagori Landbow dalam pesan singkatnya. Sabtu (09/09/2023) sekira pukul 21.43 WIB.

Baca juga: Kumpulkan Kades se Jawa Timur, Gus Halim Sosialisasi Penggunaan Dana Desa 2023